Dialog Ilmu dan Ideologi: Pencarian Titik Temu Ilmu dan Ideologi

Praktik pengembangan ilmu  tidak dapat lepas dari perhatian tentang tatanilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat. Ilmuwan seringkali gagal atau ditinggalkan oleh masyarakat, karena mengabaikan tatanilai kehidupan masyarakat yang telah lama menjadi landasan, pijakan, sikap hidup, dan tujuan hidupnya. Tatanilai kehidupan ini sedemikian kuatnya mengakar dalam proses kehidupan masyarakat, manifestasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi ideologi.

Secara ontologis, Ilmu dan ideologi merupakan dua entitas yang berbeda atau bahkan selalu dipertentangkan karena berbeda dalam cara kerjanya (methodology), meskipun masing-masing mengklaim dirinya berkomitmen pada prinsip mencari kebenaran. Sebagai entitas yang dipertentangkan, ilmu mengklaim dirinya otonom, netral, dan bebas dari nilai, sedangkan ideologi mengklaim dirinya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tunduk pada pranata sosial. Ilmu pengetahuan selalu menjaga objektifitas, dan otonominya demi marwah kebenaran ilmiahnya. Ideologi selalu menjaga soliditas dan validitas sistem nilainya dengan kepentingan masyarakat.

Sebagai entitas yang perlu dikompromikan, keduanya berorientasi pada kebenaran, meskipunmasing-masinf sifat kebenarannya berbeda. Ilmu pengetahuan berorientasi pada kebenaran ilmiah, dan ideologi berorientasi pada kebenaran yang ditentukan oleh pandangan hidup atau dunia.Ketegangan memang tak dapat disangkal antara ilmu dan ideologi. Ideologi adalah dalam arti luas, yaitu setiap perangkat ide yang bersifat mengarahkan, maka istilah ideologi tidak perlu berarti negatif. Ada macam-macam ideologi atau ide yang menonjol: agamawi, metafisis, susila, sosial dan politis.

Ketegangan pertama-tama terjadi antara ilmu dan agama. Dalam masyarakat yang disebut primitif, dicirikan oleh pola kebudayaan yang sering amat majemuk, mitos, dan upacara sekaligus berfungsi sebagai agama. Mitos menyediakan cerita, bimbingan hidup, hubungan dengan "sang adikodrati". Ilmu modern meresap kemana- mana. Kerap kali menunjang kesejahteraan, sering pula menghancurkan adat dan pola pikiran yang penuh makna.

Di negara yang berkembang dengan pesat muncul sikap mendua. Dari satu pihak mengagumi kekuasaan dan kemampuan ilmiah dan teknologis, dari lain pihak penyerapan teknologi dan informasi modern tanpa dicerna (biasanya pada generasi muda), dan ini berdampingan dengan perlawanan yang dinyatakan oleh pembaruan adat lama (biasanya pada generasi tua).

Ketegangan antara ilmu dan ideologi memaksa orang menempatkan ilmu sebagai bagian rencana kerja sama pembangunan dalam konteks yang lebih luas. Bukan tugas yang ringan, karena hal itu hampir belum tercapai di dunia barat sekalipun sudah begitu lama dibentuk oleh ilmu-ilmu (Van Peursen, 1989).

Persoalan yang timbul ialah bagaimana mempertemukan ilmu dan ideologi sebagai kesatuan entitas yang melayani kepentingan masyarakat dalam konteks pembangunan. Disatu pihak, Ilmu tak hanya sibuk membangun kaidah keilmuannya sendiri untuk menjaga objektivitasnya, tetapi juga mengembangkan aspek sosialnya dengan mempertimbangkan system nilai ideologis yang berlaku di masyarakat. Di pihak lain, ideology harus dinamis dan terbuka terhadap kemungkinan kritik ilmiah dalam mempertahankan keyakinan kebenarannya. Bagaimana pengembangan ilmu dalam konteks ideology Pancasila.

 

Metode Kajian

Objek kajian dalam artikel ini adalah ilmu dan ideologi, keduanya sebagai entitas yang masing-masing memiliki ciri dan cara kerjanya sendiri. sehingga kebanyakan orang menganggapnya dua hal yang terpisah, dan tak mungkin dipertemukan. Dalam praktik seringkali keduanya bersitegang, namun demi kepentingan pembangunan masing-masing harus mampu melakukan dialog atau bahkan kompromis.

Kajian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif, untuk dapat mengeksplorasi, dan mengungkap aspek-aspek substansial mengenai azas-azas keberadaan, cara kerja, dan tujuan masing-masing entitas. Metode analisisnya. Pembahasannya menggunakan metode analitika, heuristika, dan sintetik. Masing-masing untuk mengurai dan mengklasifikasi unsur-unsur substantive dan mensintesakan ke dalam kesatun entitas yang bermakna, serta mencarikan jalan ke arah ilmu yang melayani masyarakat.

 

Pandangan Puritan Elitis

Kecenderungan puritan - elitis beranggapan bahwa tujuan akhir pengembangan ilmu adalah untuk kepentingan kebenaran ilmu itu sendiri. Ilmu memang bertujuan untuk mencari dan menemukan penjelasan, yaitu penjelasan yang benar tentang segala sesuatu. Bagi kaum puritan- elitis, penjelasan ilmiah terutama hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Ilmu bagi mereka dikembangkan hanya demi ilmu.

Kepuasan ilmuwan di sini terletak dalam menemukan teori-teroi besar yang mampu menjelaskan segala persoalan, teka- teki dan gejala alam ini, terlepas dari apakah ilmu itu berguna atau tidak bagi kehidupan praktis manusia. Kecenderungan puritan elitis, pembicaraan mengenai link and match tidak kena. Mereka tidak mempersoalkan aplikasinya bagi kehidupan konkret (Keraf, dan Mikhael Dua, 2001).

Pandangan puritan-elitis selalu ingin menempatkan ilmu sebagai entitas yang otonom dan objektif. Otonom, artinya ilmu sebagai problem (problem teori) tidak berada dalam pengertian dibuat (sense made), melainkan problem-problem itu ditemukan (discovered) melalui kita, dan berdasarkan pengamatan ini sebelum problem-problem ditemukan, problem tersebut sudah ada (exist) (Popper, 1974). Ilmu berkembang berdasarkan prinsip- prinsipnya sendiri, terlepas dari kaidah- kaidah di luar ilmu. Keberadaan problem teori sifatnya hidden,atau tersembunyi dan sewaktu-waktu muncul dari teori itu. Objektif, artinya ilmu memiliki batas wilayah permasalahan yang jelas, melihat masalah sebagaimana adanya, menghindari faktor-faktor subjektivitas (emosi, keyakinan, perasaan).

 

Pandangan Sosiologis

Pandangan sosiologis cenderung menempatkan ilmu dalam konteks kepentingan sosial atau masyarakat. Bagi kelompok ini, ilmu menjadi menarik jutru karena ia berguna membantu manusia. Ilmu tidak ada artinya sama sekali tanpa kegunaannya bagi manusia atau masyarakat. Penjelasan dan kebenaran objektif ya!, tetapi kebenaran dan penjelasan itu punya arti justru karena berguna bagi kehidupan masyarakat.

Sosiologisme menganggap ilmu diatur oleh kekuatan-kekuatan sosial. Dalam lingkup kekuatan sosial orang harus memilih dan pilihan itu menguasai struktur intern ilmu. Ilmu sedemikian dirumuskan, mau tak mau telah berperan dalam masyarakat. Ilmu bukan sekedar untuk diketahui melainkan untuk merubah masyarakat Marxisme. Melayani masyarakat dapat menghasilkan pendirian ideologis, maksudnya ialah mengabdikan ilmu kepada pilihan yang ditentukan oleh pandangan dunia (wawasan) dan atau sosial politik

Sifat bebas nilai ternyata akan berbenturan dengan aliran-aliran konservatif, dan sebagai ilmu tidak akan mendorong ke arah perubahan masyarakat yang amat diperlukan. Apa yang pada sosiologisme hanya bersifat deskriptif mengenai relativisme kebudayaan, dan juga terhadap cara bernalar ilmiah "fakta sosial" yang mengendalikan pandangan religius, sosial, dan ilmiah, sekarang menjadi preskriptif. Konsekuensinya orang harus ikut campur tangan secara aktif dalam masyarakat, juga lewat ilmu. Nilai dan ugeran susila, sosial, politis, meresap ke teras ilmu (Van Peursen, 1989).

Mengendalikan ilmu secara ideologis terjadi pada marxisme ortodoks (marxisme- leninisme). Marx amat berjasa dengan menunjuk konteks lebih luas lagi bagi kebenaran ilmiah. Bagi Marx, yang penting bukan kebenaran teoritis belaka, melainkan suatu kebenaran yang justru untuk kehidupan praktis. Dalam kaidahnya, “True objectivity is a genuine conformity” .Objektivitas hanya mungkin dalam kebersamaan suatu kelompok, tetapi arti sesungguhnya lebih bersifat ideologis, berdasarkan azas-azas ideologi dialektik materialistis. Suatu ilmu yang beranggapan dapat bersifat netral sesungguhnya “a historis”, dan menindas massa.

Pendirian ideologis keilmuan ini menimbulkan banyak konflik dengan ilmu, untuk sebagian dapat diatasi lewat tafsiran lebih luwes. Contoh, melalui penolakan terhadap teori relativitas umum. Karena dalam teori ini tersirat anggapan bahwa alam semesta berhingga, anggapan ini bertentangan dengan azas dasar kiamat bahwa materi tak berhingga (Van Peursen, 1989). Dalam pandangan marxis, yang penting bukan pertanyaan ilmiah: teori mana yang betul, melainkan menjelaskan bahwa menaklukkan secara ideologis kedudukan ilmu yang khas dan sistematis dengan memaksakan kepada ilmu azas-azas yang diambil dari ideologi.

Pendirian lain yang luwes dianut oleh kebanyakan neo-marxis, walaupun mereka mendukung pengaruh ideologis pada ilmu. Masalah pertama yang menonjol ialah anggapan dialektis mengenai kenyataan yang mengarahkan struktur ilmu. Anggapan ini terdapat pada mazhab Frankfurt, antara lain Th.W. Adorno, Habermas dan secara tidak langsung juga pada H. Marcuse. Dalam diskusi antara K. Popper dengan Adorno dinyatakan oleh Popper, bila "dialektik" dilihat sebagai azas pertentangan, maka ini harus dianggap sebagai keterbatasan ilmu yang selalu dapat diperbaiki lewat pertentangan. Adorno (1969) menyatakan sebaliknya, bahwa pertentangan menjadi dialektik terletak dalam barang itu sendiri, karena masyarakat sendiri sebagai bidang penelaahan ilmiah memperlihatkan pertentangan, kontradiksi dan konflik.

Masalah kedua yang berkaitan dengan masalah pertama, ialah penilaian mengenai susunan masyarakat yang amat berperan

kebijakan politik), harus juga berpengaruh pada ilmu. Terhadap sifat bebas nilai ilmu, kata Popper bukan ilmuwan. Neomarxisme menekankan sifat taut nilai bagi semua ilmu.

Habermas dan Marcuse yang disitasi oleh Van Peursen (1989) menjabarkan pendapat ini dengan cara mereka sendiri. Habermas berbicara tentang "kepentingan yang      menggiring      pengetahuan" (erkenntnisleitende lnteressen). Sains digiring oleh kepentingan teknologi, ilmu- ilmu sejarah oleh kepentingan praktis, dan ilmu-ilmu sosial oleh kepentingan emansipatoris.

 

Ilmu dalam Konteks Pancasila

Pandangan sosiologis tersebut dalam perkembangannya mendorong timbulnya cara-cara pendekatan interdisipliner. Sedemikian pesatnya, nampak paradigma tentang kaidah kenetralan ilmu dan teknologi serta seni dewasa ini telah dilakukan kaji ulang berdasarkan perspektif interdisiplliner, terutama dari segi agama dan ilmu sosial kemanusiaan.

Dalam dekade abad ini, teknologi dan seni telah sadar bahwa sesunguhnya fanatisme tentang kaidah kenetralan ilmiah hanya akan menjebak dirinya kepada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidahnya sendiri. Ilmu dan teknologi memerlukan kerangka acuan di luar dirinya, khususnya mencakup pertimbangan ideologis (etis, religius, dan nilai-nilai budaya), yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia berbudaya (Soedjatmoko, 1984).

Pancasila sebagai ideologi memberi acuan bagi pengembangan ilmu di Indonesia, setidaknya dapat memberi kerangka dasar etika ilmu dan teknologi. Pancasila harus diolah dan dikembangkan secara ilmiah menjadi etika ilmiah. Lima prinsip dasar dalam Pancasila, sudah mencakup segala persoalan etik dalam Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS), yaitu :

(1). Monoteisme; (2). Humanitarianisme atau humanisme; (3). Nasionalisme dan  solidaritas warga negara; (4). Demokrasi dan perwakilan; dan (5). Keadilan sosial, dengan interpretasi Indonesia dewasa ini (kontemporer).

Kelima prinsip tersebut kait mengkait dan merupakan kesatuan, sehingga menghasilkan pengertian yang luas dan komprehensif, seperti: manusia yang utuh, keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara individu, masyarakat dan lingkungan serta Bhineka Tunggal Ika.Menurut T. Jacob (1993).

Sila Ketuhanan YME melengkapi ilmu menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan pusatnya dan tujuannya, serta menuntut tanggungjawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberi arah dan mengendalikan ilmu. Ilmu dikembalikan pada fungsinya yang semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok, lapisan atau sektor tertentu.

Sila Persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsitem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan. Individualitas harus dijamin, tetapi tidak mengganggu integrasi.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu dan  teknologi serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu dan teknologi haruslah demokratis.

Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles (distributif, kontributif dan komutatif) bagi pengembangan, pengajaran serta penerapan ilmu. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarkat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu.

 

Simpulan Kajian

Ilmu harus dipandang sebagai suatu entitas yang memiliki sistem keilmuan dalam konteks, maka salah jika ilmu diposisikan secara otonom yang bebas dari kaidah-kaidah di luar dirinya. Atau juga salah jika ilmu dilarutkan dalam ideologi, sehingga kehilangan auto kritiknya. Hubungan ilmu dan ideology bersifat dialektik. Fungsi ilmu berubah sesuai lingkungan budaya dan konstelasi sosial sebagai subsistem ideologi. Dalam arti ini ilmu harus sanggup mengakui pengaruh timbal balik dari penilaian. Ilmu jangan sampai larut, karena ilmu merupakan perimbangan yang berharga untuk menghadapi ideologi. Apabila ilmu larut dalam ideologi, maka kehilangan kritik diri.

Ketegangan ilmu dan ideologi hendaknya dipertahankan, karena dapat menjernihkan kedua belah pihak. Suatu ideologi, agama sekalipun dapat dibebaskan dari pernyataan-pernyataan yang terlalu dogmatis. Agama justru lebih lapang dan kurang terkait pada waktu, dibanding dengan ilmu. Sebaliknya, suatu ideologi dapat menyelamatkan ilmu menjadi semacam pandangan dunia atau agama. Kecondongan ini yang ingin menerangkan dan menguasai segala-galanya berdasarkan ilmu, disebut saintisme. Kecondongan ini sama dogmatisnya seperti ideologi yang ingin menguasai ilmu. Berkat ketegangan antara ilmu dan ideologi, sikap kritis dapat merangsang kedua-duanya.Untuk mengatasi ketegangan maka Pancasila dalam kapasitasnya sebagai ideologi setidaknya mampu memberikan kerangka dasar etika ilmu bagi pengembangn ilmu dan teknologi di Indonesia

 

Dikaji oleh Irianto Widisuseno, dosen Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Undip. Teks tercetak pada jurnal Humanika Universitas Diponegoro tahun 2017.

Leave a reply "Dialog Ilmu dan Ideologi: Pencarian Titik Temu Ilmu dan Ideologi"